CARAPANDANG - Komisi V DPR menyoroti keterlambatan penyampaian informasi peringatan dini bencana alam yang dinilai masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Anggota komisi tersebut mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperluas cakupan program Sekolah Lapang guna mempercepat diseminasi informasi ke masyarakat.

Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, mengatakan sejumlah kejadian bencana alam akibat cuaca ekstrem di berbagai daerah masih belum direspons secara cepat oleh BMKG. Ia menilai keterlambatan ini berpotensi menghambat langkah antisipasi masyarakat di wilayah terdampak.

“Yang kaitannya dengan BMKG, bahwa akhir-akhir ini memang cuaca ekstrem. Banyak kejadian-kejadian bencana alam yang tidak terduga, itu di beberapa daerah, baik di luar Jawa, di Jawa Tengah, maupun di daerah-daerah di Jawa Barat dan lain-lain. Nampaknya informasi itu agak terlambat, kalau menurut kami,” kata Haryanto dalam rapat bersama BMKG di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Sebagai solusi, Haryanto menjelaskan bahwa program Sekolah Lapang yang dijalankan BMKG seharusnya diperluas jangkauannya agar penyebaran informasi cuaca dan iklim ke masyarakat dapat lebih efektif.

Ia menilai fungsi Sekolah Lapang sangat membantu, tetapi saat ini cakupannya masih terlalu terbatas. “Sehingga kalau misalnya cakupannya itu tidak meluas, volumenya itu hanya terbatas, itu tidak bisa memberikan informasi,” ujarnya.