“Dengan kondisi fiskal yang ada, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengambil langkah-langkah konkret seperti yang juga dilakukan oleh daerah lain, salah satunya dengan intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemda Pohuwato telah menunjukkan keseriusan dengan terus menjalin komunikasi dan melakukan pendekatan ke kementerian terkait.
Untuk itu, Bupati meminta masing-masing OPD agar dapat meyakinkan kementerian sesuai dengan kebutuhan program di sektor masing-masing.
“Alhamdulillah, untuk pembangunan kantor bupati sudah ada kepastian dan jaminan dari Wakil Menteri PUPR. Insyaallah akhir Januari ini proses tender akan dilaksanakan dan pekerjaan fisik dimulai pada Maret 2026.
Kita doakan bersama agar pembangunan yang direncanakan selama delapan bulan ini bisa selesai tepat waktu, sehingga November nanti kita sudah bisa berkantor di kantor baru,” terang Bupati.
Lebih lanjut, Bupati kembali menekankan kepada OPD yang memiliki program strategis agar terus intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah tidak boleh pasif, melainkan harus proaktif memperjuangkan program pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah pimpinan OPD diberikan ruang untuk memaparkan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026.
