CARAPANDANG - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak tahun 2019 hingga tahun ini dengan 62 kasus di antaranya terkait penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat atau swasta.

Sementara sebanyak 32 kasus lainnya, sambung dia dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Kebocoran Data Komisi I DPR di Jakarta dan disiarkan secara daring, Senin, terkait dengan PSE Pemerintah.

Semuel lalu merinci jumlah kasus kebocoran data pribadi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan total 35 kasus, ditambah 15 kasus yang tercatat pada Juni ini. "Di tahun 2019 ada 3 kasus, 2020 ada 21 kasus, 2021 ada 20 kasus. Sedangkan yang paling tinggi 2023 itu 35 kasus. Juni ini ada15 kasus," kata dia. dilansir antaranews.com

Lebih lanjut, setelah Kominfo melakukan penilaian terhadap kasus ini, sebanyak 28 kasus bukan termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi melainkan terkait pelanggaran keamanan siber ataupun kelemahan sistem.

"Kemudian 33 persen atau 25 kasus sudah diterbitkan rekomendasi untuk perbaikan dan ada 19 kasus atau 25,3 persen sudah diberikan sanksi dan diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sanksi di sini teguran," kata Semuel.

Dia lalu mengatakan, Kominfo dalam menangani kasus kebocoran data ini bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sementara itu, pihak yang akan dipersalahkan atas kebocoran data ini yakni penyelenggaranya.