CARAPANDANG - Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyarankan agar ke depannya pemerintah menggaji para Ketua RT dan RW dengan nilai wajar, karena mereka bertugas melayani masyarakat di kewilayahan selama 24 jam.
"Tugas mereka (para ketua RT dan RW) sangat sentral di kewilayahan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Minggu.
Ia mengaku prihatin kalau selama ini para Ketua RT dan RW digaji dengan nilai yang rendah di sejumlah daerah.
Pada awalnya, Dedi bercerita mengenai permasalahan data yang membuat bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Sedangkan mereka yang benar-benar membutuhkan sama sekali tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Atas kondisi itu, pasti yang pertama disalahkan itu RT dan RW. Apalagi kalau saudara dari RT RW-nya mendapatkan bantuan,” katanya.
Menurut Dedi, hal tersebut bukanlah kesalahan RT dan RW, sebab data penerima bantuan berasal dari survei BPS yang sifatnya berkala sekitar empat tahun sekali.
Di sisi lain, Dedi mengaku prihatin dengan gaji RT dan RW yang sangat kecil. Di beberapa tempat ia pernah bertemu kalau mereka digaji Rp200 ribu per bulan bahkan ada yang hanya Rp900 per tahun.
“Sudah hanya dapat Rp900 ribu per tahun, setiap ada masalah pasti yang pertama disalahkan. Belum lagi urusan kerja bakti, kemalingan sampai warga berkelahi pasti larinya ke RT dan RW,” kata dia.
