CARAPANDANG - Komisi X DPR RI mengkritik rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang akan menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kritik disampaikan menyusul pernyataan Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco yang mengungkapkan rencana eksekusi kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai bahwa fungsi perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.

"Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," ujar Hetifah dikutip BeritaSatu, Senin (27/4/2026).

Hetifah menekankan bahwa setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek.

Menurutnya, kebijakan penghapusan prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Alih-alih ditutup, Hetifah mengusulkan agar prodi yang kurang relevan dengan dunia industri perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum dan pendekatan interdisipliner.

"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," tegasnya.