"BUMN membawa mandat negara. Ketika terjadi insiden yang mengancam keselamatan warga, maka tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk perbaikan sistem dan perlindungan maksimal bagi korban," kata dia.
Dan dia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional keselamatan, termasuk sistem pengendalian perjalanan kereta, kesiapan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan di lapangan.
Komisi VI DPR RI, kata Dewi, akan terus mengawal penanganan kasus ini agar berjalan akuntabel, sekaligus memastikan adanya peningkatan standar keselamatan demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
"Kami di Komisi VI DPR khususnya fraksi PDI Perjuangan akan menindaklanjuti serius insiden ini agar tidak terulang di kemudian hari," tegasnya.
