Menurut Ossy, penguatan tata kelola pertanahan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, memberikan kepastian hukum, serta mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
Proyek LANDLAB merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN bersama Badan Bank Tanah dan JICA dalam bentuk bantuan teknis yang berlangsung pada 28 April 2025 hingga 27 April 2028.
Program tersebut berfokus pada tiga kelompok kerja teknis (technical working group/TWG), yakni pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Selama satu tahun pelaksanaan, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, antara lain pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah.
"Melalui tiga kelompok kerja tersebut, LANDLAB diharapkan mampu menghasilkan kebijakan berbasis bukti, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat," kata Ossy.
