Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, guna menyelesaikan berbagai hambatan ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ), di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7).
Rapat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor, sekaligus merespons laporan pelaku usaha terkait persoalan ekspor mineral ikutan yang tertahan, seperti kasus di Pangkal Pinang.
Dudung menjelaskan kendala muncul karena belum adanya regulasi yang mengatur batas maksimal kandungan mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan dalam komoditas ekspor.
Dudung mengungkapkan saat ini terdapat banyak kapal ekspor yang tertahan akibat ketakutan dan keraguan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika regulasi. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.
Ia memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) bakal rutin menggelar rapat koordinasi secara berkala, guna mengurai setiap pengaduan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden.
