Data menunjukkan bahwa sekitar 26 persen kebutuhan energi Filipina dipasok dari kawasan Timur Tengah, dengan total belanja impor energi mencapai 16 miliar dolar AS pada tahun 2024.

Sebagai bagian dari langkah darurat, pemerintah meluncurkan program dukungan terpadu yang diberi nama "UPLIFT" untuk membantu sektor-sektor kritis seperti transportasi, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebuah komite khusus akan dibentuk untuk mengawasi pasokan dan distribusi komoditas penting seperti bahan bakar, pangan, dan obat-obatan.

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jenderal Jose Melencio Nartatez, mengatakan pihaknya akan meningkatkan keamanan di fasilitas-fasilitas energi strategis, termasuk stasiun pengisian bahan bakar dan pembangkit listrik, untuk mencegah potensi gangguan pasokan.

Status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun ke depan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat dan seluruh sektor untuk menerapkan langkah-langkah penghematan energi guna mengurangi tekanan pada pasokan yang ada.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik antara Israel dan Iran yang didukung AS memanas dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya jalur pelayaran minyak melalui Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen minyak dunia.