CARAPANDANG - Fraksi PDIP MPR RI mendukung agar MPR juga menyesuaikan permohonan soal Ketetapan (TAP) MPR terkait Presiden Ke-2 Soeharto dan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MPR RI pada beberapa waktu lalu terhadap TAP MPR soal Presiden Soekarno.

Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI TB Hasanuddin mengatakan permohonan tersebut sudah diajukan oleh Fraksi Partai Golkar soal Soeharto, dan oleh Fraksi PKB soal Gus Dur. Dia meminta MPR RI juga perlu merespon surat resmi dari dua partai tersebut.

"PDIP mendukung agar pimpinan MPR juga merespon surat resmi dari Fraksi Partai Golkar dan PKB di MPR tersebut sesuai dengan etika dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," kata Hasanuddin saat menyampaikan pandangan Fraksi PDIP pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Adapun permohonan Fraksi Partai Golkar itu untuk mengkaji kembali Pasal 4 Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal tersebut berbunyi bahwa upaya pemberantasan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan kepada semua pihak, termasuk secara eksplisit menyebutkan kepada Soeharto. Golkar pun meminta agar MPR menegaskan bahwa TAP itu sudah dilakukan