"Perselisihan hubungan industrial dapat menjadi salah satu faktor penurunan produktivitas nasional. Oleh karena itu, jika kita mampu membangun ekosistem yang sehat dalam dunia industri, maka kita akan dapat menciptakan lingkungan hubungan industrial yang harmonis," ujarnya lagi.

Pemprov Sumbar, sambung Gubernur, terus berupaya untuk menekan potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial, di antaranya dengan menyusun regulasi ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah, mendorong terbentuknya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan, memfasilitasi penyusunan PP dan PKB, pembinaan serikat pekerja, melakukan mediasi dan, mendorong peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. 

"Saat ini, kita memang masih dalam momentum kebangkitan dari tekanan pandemi Covid-19 yang menerpa beberapa tahun lalu. Alhamdulillah, Indonesia masuk ke dalam negara dengan pemulihan perekonomian yang baik pascapandemi itu," tuturnya.

Di samping itu, Mahyeldi juga menyebutkan bahwa untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 hingga 7 persen secara konsisten. 

"Peran yang perliu kita ambil adalah mendukung hal itu dengan mewujudkan dunia industri yang harmonis, minim perselisihan, didukung semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat," ujarnya lagi.