Adapun rincian lima kementerian yang diundang Pemprov Sumbar tersebut antara lain, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mahyeldi berharap, masing-masing kementerian berkenan untuk mengutus perwakilannya.

“Selain pihak kementerian, kita juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar. Diharapkan melalui rapat tersebut akan lahir solusi konkret untuk kemajuan Mentawai kedepan,” ucap Mahyeldi.

Senada dengan Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar, Medi Iswandi juga mengatakan untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Pusat. Sebab, permasalahannya cukup mendasar dan membutuhkan intervensi lintas kementerian.

“Permasalahan utama di Mentawai adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting. Disamping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumatera Barat Tahun 2023, dari 43 desa di Mentawai, 8 desa diantaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan 3 desa kategori mandiri. Sehingga penanganannya perlu intervensi dari Pemerintah Pusat,” jelas Medi Iswandi.