Ia mengemukakan bahwa rakyat berhak untuk memilah dan memilih informasi yang penyajiannya secara objektif, berimbang, dan demokratis.
"Hindari pencampuradukan fakta dan opini, lebih-lebih yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang. Hargai pilihan-pilihan baik kelompok-kelompok masyarakat secara bermartabat tanpa dihakimi sepihak sebagai wujud menghargai prinsip demokrasi," tegas Haedar.
Ketiga, pers nasional sebagai pilar demokrasi diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan berperan aktif dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Selain tetap konstruktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara, diharapkan pers nasional ikut menciptakan budaya demokrasi yang moderat serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila,aAgama, dan kebudayaan bangsa.
"Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya Pasal 4, yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Haedar.
Keempat, khusus media sosial dan digital sebagai media baru dalam kehidupan pers dan ekosistem nasional diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai dan etika luhur yang hidup di tubuh bangsa, yaitu Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa.
