CARAPANDANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.
"Nanti semuanya kan biasanya pemikiran-pemikiran yang berkembang itu akan dibicarakan antara pemerintah dan legislatif. Jadi semuanya apa pun dikaji secara multi aspek," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu.
Sebelumnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD diusulkan Presiden Prabowo Subianto karena sistem politik di Indonesia dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Saya pikir Pak Prabowo punya pandangan yang berorientasi ke depan, tapi bagaimana DPR tentu juga punya pertimbangan-pertimbangan sendiri," ujar Haedar.
Pembahasan mengenai wacana tersebut, menurut dia, perlu pula mempertimbangkan masukan kalangan akademisi, termasuk sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar.
Tidak kalah penting, Haedar berpesan kepada para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mulai berpikir untuk menjalankan mandat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Selain itu, aset serta kekayaan negara yang ada di daerah, kata dia, perlu dijaga secara seksama sesuai dengan konstitusi, serta ketentuan yang berlaku demi hajat hidup rakyat.
