Hasto mengaku tidak mengetahui apakah ada tawaran posisi menteri untuk PDIP pada kabinet ke depannya. Namun, ia menegaskan bahwa urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Kami lebih berbicara bagaimana membangun komitmen untuk bangsa dan negara. Persoalan menteri kami serahkan kepada presiden yang memiliki hak prerogatif," ujarnya.
