CARAPANDANG - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membandingkan praktik hukum Era Kolonial Belanda dan Orde Baru (Orba) dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perbandingan itu Hasto sampaikan ketika membuka forum Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024).

Hasto merasa praktik hukum era Jokowi seakan lebih buruk daripada Era Kolonial dan Orba. Dia mencontohkan, seorang yang dipanggil atau ditahan oleh penegak hukum masih bisa didampingi pengacara pada Era Kolonial dan Orba, namun kini malah tidak.

"Ketika Bu Mega dulu berjuang menghadapi pemerintah yang otoriter di mana saat itu Ibu Mega masih bisa didampingi pengacara, Bung Karno meskipun hukum kolonial masih bisa didampingi penasihat hukumnya, itu banyak dokumennya. Ini kita setelah merdeka bagaimana hukum bekerja hanya dalam persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi berbagai aspek-aspek lainnya," jelas Hasto.

Dia menilai kini hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga watak pemerintah kini telah menjadi populisme otoriter. Hasto menjelaskan, populisme otoriter dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik di mana elite penguasa bekerja mencari popularitas dengan klaim telah mewakili keinginan rakyat namun notabenenya hanya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri.