CARAPANDANG - Indonesia resmi ditunjuk oleh kelompok Asia-Pasifik untuk memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) pada tahun 2026. Penetapan ini akan disahkan dalam pertemuan dewan pada 8 Januari mendatang, mengukuhkan peran Indonesia dalam memajukan hak asasi manusia di tingkat global.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Indonesia telah dipilih oleh negara-negara kelompok Asia-Pasifik untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2026. Penetapan resmi akan dilakukan dalam pertemuan dewan yang dijadwalkan pada 8 Januari 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” demikian pernyataan tertulis Kemlu RI yang dikutip Antaranews pada Rabu (24/12/2025).

Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya badan dunia tersebut.

Pemerintah berkomitmen memanfaatkan momen ini untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” tegas Kemlu RI.

Dalam menjalankan tugasnya, Indonesia berkomitmen memimpin sidang dan proses internal dewan secara objektif, inklusif, dan berimbang.