Dinas Dalduk KB juga menyampaikan rencana kerjanya untuk tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 16,7 miliar dalam pengendalian penduduk dan penanganan isu-isu strategis lainnya.

"Issu stunting merupakan isu nasional yang perlu kita tangani, dan saat ini angka stunting di Kabupaten Agam mencapai 24,6%," tambahnya.

Sesi terakhir paparan pada sesi pertama dilakukan oleh Dinas Sosial yang diwakili oleh Yunilson.

Dikatakannya bahwa pada tahun 2025, fokus OPD yang dipimpinnya adalah pada bidang sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 6,9 miliar.

"Anggaran di Dinas Sosial tahun depan mencapai Rp. 6,9 miliar, yang akan digunakan untuk kegiatan rutin dan teknis seperti pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial," jelas Yunilson.

Forum OPD sesi II dilanjutkan dengan penyajian materi dari DPMN.

Bidang Pemberdayaan, Irja, menjelaskan bahwa ada 6 isu yang perlu ditangani oleh DPMN tahun 2025 sebagai pusat pembangunan.

Terakhir, Kabag Kesra yang juga OPD pemapar fokus pada kontribusi perantau terhadap pembangunan, menyambung keterangan DPMN sebelumnya.

Sesi tanggapan dimulai dengan permintaan saran dan masukan dari OPD, LKAAM, Bundo Kanduang, dan PKK untuk menyempurnakan Renja OPD tahun 2025.

Tanggapan awal disampaikan oleh Ketua LKAAM Nasrial Dt Asalabiah yang menyoroti pentingnya melibatkan LKAAM dalam Renja OPD.

"Kami siap untuk terlibat dalam menjalankan rencana kerja OPD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.