"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar, itu jumlahnya juga sangat besar," kata dia.
Selain itu, Drajad mengatakan ada pula kasus transfer pricing yang terendus. Bila ditindak, kata dia, maka dapat menjadi penerimaan negara.
"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu basisnya adalah data sangat kredibel," kata dia.
Drajad mengatakan apabila digali lebih jauh, maka jumlah pajak yang tidak terkumpul bisa lebih besar dari Rp 300 triliun. Namun, dia enggan membeberkan jumlah pastinya.
