"Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia," tegasnya.
Kebijakan pelibatan Polri dalam struktur Amirul Hajj dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas penanganan kasus haji ilegal, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri.
Dahnil mengungkapkan bahwa otoritas Arab Saudi baru-baru ini menangkap tiga WNI yang diduga melakukan penipuan dengan memproduksi dan mengedarkan dokumen haji palsu.
"Mereka melakukan tindak pidana tersebut, kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian Arab Saudi dan tentu itu membutuhkan pendampingan dari Kepolisian kita di Indonesia," ujarnya.
Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Arrasyid, ketiga WNI yang ditangkap tersebut diduga merupakan tenaga pendukung petugas haji. Kemenhaj tengah mendalami kasus tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi guna memperketat proses rekrutmen petugas haji ke depan.
Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Haji yang dibentuk Polri bersama Kemenhaj telah menerima 315 laporan dari masyarakat terkait persoalan haji ilegal hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, 68 kasus masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh tim gabungan.
Wakapolri Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Satgas Haji tahun ini akan bergerak dengan pendekatan terpadu melalui langkah preemtif, preventif, dan represif.
