"KPU perlu memastikan mana sih yang publik, mana yang personal, supaya tidak menjadi tarik menarik kepentingan dan tarik menarik isu yang berjalan di tengah jalan, yang akhirnya ada muatan kepentingan juga," katanya.

Haedar mencontohkan soal pembahasan lahan kekayaan pejabat publik yang dibahas dalam debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Menurut dia, KPU perlu memastikan apakah hal tersebut merupakan ranah personal atau publik, sebagaimana pejabat publik diminta melaporkan harta kekayaannya.

Haedar menambahkan pemimpin negara atau pejabat publik memang semestinya bersikap transparan, termasuk terhadap wilayah privat terkait urusan publik.

Dia berharap debat capres-cawapres Pemilu 2024 mampu menjadi ruang paling demokratis dan mencerdaskan, sehingga memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang siapa yang layak dipilih pada tanggal 14 Februari mendatang.

"Apa yang selalu saya katakan bahwa debat capres-cawapres itu jangan menjadi seperti cerdas cermat di level bawah, yang nanti pun hanya akan mengeksplorasi hal-hal yang 'kembang-kembang', soal istilah, soal diksi-diksi, atau siapa yang menarik mengeluarkan simbolisasi. Itu kan debat capres-cawapres untuk sebuah negara besar," tegas Haedar.

Menurut dia, merespons debat capres-cawapres harus tetap dilandasi rasionalitas baik bagi kelompok elite maupun rakyat.