CARAPANDANG - Pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan komitmen kuat menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Komitmen ini terlihat dalam kegiatan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat oleh pemerintah daerah dan perguruan tinggi, yang berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu, menyampaikan telah siap sepenuhnya menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Jon menjelaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar akan dimulai pada Juli 2025, dengan jenjang SMP sebagai tahap awal.
“Akan dibuka empat kelas, dua untuk siswa perempuan dan dua untuk laki-laki, masing-masing dengan kapasitas 25 siswa per rombongan belajar (rombel). Total ada 100 siswa pada tahap pertama, terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkab Solok juga telah menyiapkan lahan pengembangan seluas 68 hektare untuk pembangunan sekolah secara utuh ke depan. “Progres berjalan sesuai syarat dari Kemensos, dan kami merasa program ini sangat penting untuk membantu anak-anak miskin meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong IPM (Indeks Pembangunan Manusia) daerah,” katanya.
Dukungan kuat juga datang dari Bupati Manggarai Timur NTT, Agas Andreas. Pemkab Manggarai Timur telah menyiapkan dua lokasi pendirian Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
