CARAPANDANG - Media negara Korea Utara, KCNA, melaporkan kekacauan politik yang sedang berlangsung di Korea Selatan, Rabu (11/12/2024). Darurat militer tersebut memicu kekhawatiran tentang kekosongan kekuasaan dan membawa ekonomi terbesar keempat di Asia ke dalam krisis konstitusional.

Setelah satu minggu bungkam, KCNA akhirnya mengeluarkan laporan mengenai “kerusuhan sosial” yang berkembang di Korea Selatan. Laporan tersebut sebagian besar memuat berita dari media Korea Selatan dan internasional.

KCNA melaporkan protes besar-besaran yang diikuti oleh lebih dari satu juta orang yang menyerukan pemakzulan Presiden Yoon. KCNA mengkritik Yoon, menyebutnya sebagai “boneka” yang menghadapi krisis pemerintahan dan pemakzulan, dilansir dari The Straits Times.

Menurut KCNA, Yoon mendeklarasikan darurat militer secara tak terduga dan menggunakan kekuatan militer untuk menindas rakyat. Mereka menyebut tindakan tersebut mirip dengan tindakan kediktatoran fasis dan mengingatkan pada kudeta masa lalu.

Laporan ini menulis bahwa pemakzulan Yoon semakin menguat, dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk partai oposisi, mengecam tindakan tersebut. Hal ini dianggap memperburuk ketegangan sosial dan semakin memperbesar tuntutan publik agar Yoon dipecat.

KCNA menyebutkan bahwa kemarahan rakyat semakin meluas. Hal tersebut karena keputusan darurat militer Yoon dianggap sebagai langkah tidak sah dan mengguncang stabilitas politik di Korea Selatan.