Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pada rapat kerja nasional partainya bahwa Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara, dan IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ketika selesai dibangun.
Wakil Ketua PKB, Jazilul Fawaid yang juga mendukung Anies, mengatakan ingin melihat kinerja partai-partai koalisi pada pemilu mendatang.
"Kami ingin mereka memenangkan pemilu terlebih dahulu, sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik (mengenai proyek Ibu Kota)," katanya.
Pada acara publik Anies menyatakan komitmennya untuk melaksanakan proyek tersebut, dengan mengatakan IKN bukan hanya sebuah ide, tetapi telah menjadi undang-undang dan bersumpah untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pada Maret 2023.
Berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen pada 18 Januari 2022, siapapun yang memenangkan kursi kepresidenan wajib melihat perkembangan proyek tersebut.
Namun ketika kampanye berjalan menjelang pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024, Anies menyatakan keputusan yang berbeda. Mantan Gubernur Jakarta itu menyuarakan keberatannya terhadap proyek IKN tersebut saat melakukan dialog di sebuah universitas pada 22 November 2023.
