CARAPANDANG - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon memastikan, anggaran untuk proyek penulisan ulang sejarah sebesar Rp9 miliar. Uang tersebut nantinya akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sudah ada dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” katanya dalam keterangan pers, Senin (2/6/2025).
Proyek penulisan ulang buku sejarah melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum. Adapun tim pembaruan buku sejarah Indonesia terdiri dari sejarawan, akademisi arkeologi, geografi, sejarah, hingga ilmu humaniora Nusantara.
Pihaknya akan melakukan uji publik setelah penulisan buku hampir rampung. "Mungkin di bulan Juli akan uji publik," ucapnya.
Ia menekankan, pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif indonesiasentris. Pembaruan sejarah Indonesia meliputi masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, dan era Pemilu.
Proyek ini juga menuai perdebatan dari berbagai ahli sejarah, salah satunya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI). Komisi X DPR RI pun memanggil Fadli Zon dan Giring Ganesha (Wamenbud) dalam rapat kerja, Senin (26/5/2025).
Komisi X DPR RI meminta Kementerian Kebudayaan memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi buku sejarah. Tujuannya agar tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.
