CARAPANDANG - Maladewa memecat 228 pejabat politik sebagai bagian dari upaya penghematan biaya publik di tengah menurunnya cadangan devisa negara. Presiden Mohamed Muizzu mengumumkan bahwa pemecatan ini merupakan langkah langsung untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan mendorong reformasi ekonomi.

Melansir dari Anadolu Ajansi, Rabu (16/10/2024), langkah ini melibatkan pemberhentian pejabat di berbagai Kementerian. Termasuk tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, 109 direktur politik senior, dan 69 direktur politik.

Pengurangan pejabat politik ini diharapkan dapat membantu merampingkan operasi pemerintahan dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien. Keputusan ini datang saat Maladewa menghadapi penurunan cadangan devisa sebesar 20%.

Saat ini cadangan devisa Maladewa berada di sekitar $400 juta (Rp6,2 triliun), level terendah sejak 2016. Penurunan cadangan ini memperparah tantangan ekonomi negara tersebut, yang berisiko gagal membayar kewajiban utang.

Pada bulan Agustus, Fitch Ratings menurunkan peringkat default mata uang asing jangka panjang Maladewa menjadi ‘CC’. Penurunan peringkat tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan keuangan.

Maladewa juga harus membayar $500 juta (Rp7,7 triliun) untuk sukuk, atau obligasi Islam, pada bulan ini, yang menambah beban keuangan. Untuk mengatasinya, pemerintah Maladewa menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan Tiongkok dan India untuk meningkatkan cadangan devisa.