Terlebih, banyak prioritas strategis FATF yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD optimistis Indonesia bergabung menjadi anggota FATF pada Juni 2023. Alasannya, beberapa tahapan yang perlu dilalui Indonesia untuk bergabung menjadi anggota FATF bakal segera rampung, termasuk penyelesaian rencana aksi prioritas terkait perampasan aset, berikut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Kami sudah menerima berita tadi dari Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dia memberi tahu bahwa action plan (rencana aksi) tentang perampasan aset dan lain-lain yang terkait tugas TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu action plan-nya bisa selesai 21 April,” kata Mahfud MD saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/4).

Mahfud menambahkan, rencana aksi yang nantinya bakal dibahas bersama seluruh anggota FATF dalam Sidang Pleno FATF pada Juni 2023 sebetulnya telah rampung. “(Dokumen itu, red.) sudah ada di PPATK. Ini kami tinggal rapatkan kembali secara resmi, dibaca ulang ke bali, lalu ketok palu, dan dikirim. Insya Allah, mudah-mudahan Juni tidak mundur lagi,” kata Menkopolhukam RI.