Kebijakan ini bertujuan menekan pelanggaran HAM oleh aparatur negara.
Sementara itu, TNI menyatakan belum ada pembahasan mengenai kebijakan tersebut.
"Belum ada mekanisme tersebut di TNI tentang itu. Saya rasa ini konsep atau wacana Kementerian HAM, boleh-boleh saja. Terkait TNI belum ada pembahasan tentang ini," ujar Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas, Kamis (16/7/2026).
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
