Dalam beleid terbaru tersebut, pemerintah mempersempit kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5 persen.
Selain itu, aturan ini juga menambahkan Pasal 20A yang menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, dan pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto.
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2026 ini mengakhiri ketidakpastian hukum yang sempat melanda pelaku UMKM sejak berakhirnya masa pemanfaatan fasilitas pada Tahun Pajak 2024.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
