CARAPANDANG - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi desakan mundur setelah upayanya memberlakukan darurat militer ditolak oleh parlemen. Langkah Yoon memicu krisis politik terdalam dalam sejarah demokrasi modern negara tersebut.

Melansir dari France24, Rabu (4/12/2024), Partai Demokrat, oposisi utama, mendesak Yoon segera mundur. Mereka berencana mengajukan tuntutan pemberontakan terhadapnya, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta pejabat militer dan polisi terkait.

Partai itu juga berencana mengupayakan pemakzulan Yoon. Selain itu, serikat pekerja terbesar menyerukan mogok kerja tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri.

Ketua partai Yoon sendiri menyebut langkah tersebut sebagai "tragedi" dan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait. Yoon mendeklarasikan darurat militer dengan alasan ancaman Korea Utara dan keberadaan elemen anti-negara.

Yoon menyebut Partai Demokrat sebagai "elemen anti-negara" yang mengancam stabilitas nasional, di tengah konflik anggaran 2024 yang memanas. Namun, dukungan terhadap Yoon merosot tajam, dengan peringkat persetujuannya hanya 19 persen.

Langkah darurat militer Yoon juga mengundang reaksi internasional. Amerika Serikat tidak diberi pemberitahuan sebelumnya, tetapi menyambut pencabutan darurat militer itu.