CARAPANDANG - Kepala HAM PBB Volker Türk menegaskan, suara rakyat Venezuela harus menjadi penentu masa depan negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, dilansir UN News, Rabu (7/1/2026).
PBB menyatakan keprihatinan mendalam terhadap operasi militer AS yang dinilai merusak perlindungan bagi negara berdaulat. Juru bicara Komisaris Tinggi HAM PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan tindakan AS membuat seluruh negara di dunia menjadi kurang aman.
Ia menolak pembenaran AS yang berdalih pada buruknya catatan HAM pemerintah Venezuela. Menurutnya, pelanggaran HAM tidak dapat diselesaikan melalui intervensi militer sepihak.
Shamdasani menegaskan bahwa langkah tersebut melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Operasi militer itu dinilai bertentangan dengan kedaulatan Venezuela.
PBB menilai tindakan tersebut merusak arsitektur keamanan internasional. Prinsip hukum internasional melarang negara menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah negara lain.
Kantor HAM PBB (OHCHR) sebelumnya diusir dari Venezuela pada Februari 2024. Pengusiran itu terjadi setelah OHCHR secara konsisten melaporkan memburuknya situasi HAM di negara tersebut.
Penyelidikan independen PBB juga menemukan pelanggaran HAM berat dan berkelanjutan terhadap oposisi. Shamdasani menegaskan rakyat Venezuela berhak atas keadilan melalui proses yang adil dan berpusat pada korban.
