Terkait substansi RUU Pemilu, khususnya soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold), Hasto menyatakan PDIP membuka dialog dengan berbagai partai, termasuk partai non-parlemen.
"Bagi PDIP, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya," katanya.
Hasto belum menentukan secara pasti besaran angka ambang batas yang akan diusulkan PDIP. Ia menegaskan angka ideal harus dibangun melalui proses politik dan kajian yang matang, disertai dengan melihat preferensi rakyat yang dinilai sudah semakin solid.
"Berapa angka yang ideal? Inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik tetapi juga melalui kajian-kajian," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadi pengusul draf RUU Pemilu jika proses di DPR terus berjalan di tempat.
"Kalau misalnya sampai setengah, 2,5 tahun belum juga selesai, maka memang enggak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali siapa yang akan mengajukan draf," kata Yusril, Rabu (29/4/2026) lalu.
