SUMBAR, CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) peduli terhadap nasib masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, lebih dari 7.000 orang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hebatnya, selama satu tahun pertama iuran itu dibayarkan oleh Pemprov melalui APBD Sumbar, kemudian baru dilanjutkan secara mandiri oleh masing-masing nelayan pada tahun berikutnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda mengatakan program ini tidak hanya diperuntukan bagi nelayan yang beraktivitas di laut, tapi juga nelayan danau. Seluruhnya diperlakukan sama, karena memang profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

“Resiko yang di cover ada 2, pertama kecelakaan kerja dan yang kedua untuk kematian. Kita ingin nelayan kita dapat berusaha dengan tenang, jika pun terjadi masalah, ada jaminan asuransi yang meringankan pihak keluarga,” ungkap Kadis DKP Sumbar, Reti Wafda saat memberikan sosialisasi terhadap 300 orang nelayan sungai limau di Padang Pariaman, Kamis (14/11/2024).

Reti Wafda menjelaskan, program perlindungan sosial bagi nelayan ini telah berjalan selama 2 tahun berturut-turut atau sejak 2023 lalu. Dari total 45.000 orang nelayan di Sumbar, hingga tahun 2024, sebanyak 7.109 orang di antaranya telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan rincian sebanyak 4.109 pada tahun 2023 dan 3.000 nelayan lainnya pada tahun 2024.