Bupati Saipul menambahkan bahwa kebijakan WFA ini bukan sekadar meniru kebijakan daerah lain, melainkan merupakan bagian dari tuntutan regulasi yang harus dijalankan. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam menjaga komunikasi, tidak hanya saat WFA, tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Di sisi lain, Bupati mengingatkan bahwa tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menerapkan WFA secara penuh. Beberapa OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti rumah sakit dan puskesmas, tetap harus menjalankan layanan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa BKPSDM Pohuwato menyediakan ruang konsultasi setiap hari Jumat. Ruang tersebut dapat dimanfaatkan oleh ASN yang mengalami permasalahan kepegawaian, meskipun sedang menjalankan WFA.
“Apabila ada persoalan pegawai, BKPSDM membuka ruang konsultasi untuk mencari solusi terbaik,”ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BKPSDM Pohuwato, Rahmat Ma’ruf, dikonfirmasi menambahkan bahwa penerapan WFA di Kabupaten Pohuwato mulai efektif dilaksanakan pada Jumat, 9 Januari 2026, dan hanya berlaku satu kali dalam seminggu. “Dengan demikian, hari kerja ASN dalam seminggu tersisa empat hari kerja di kantor,”jelas Rahmat.
Ia juga mengungkapkan bahwa BKPSDM Pohuwato akan meluncurkan program Siap Masak di BKPSDM, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Layanan Kepegawaian dan Mencari Permasalahan dan Solusi dan Cepat di BKPSDM.
