Bupati Saipul juga sangat berterima kasih karena proposal usulan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato diterima langsung oleh Staf Ahli Kemendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang pasca kejadian telah berada di Pohuwato dan menyaksikan langsung seperti apa Kantor Bupati Pohuwato saat ini.

“Terima kasih atas perhatian dari pihak kemendagri yang sangat respon dan mengusahakan pembangunan kantor bupati lewat kementerian terkait berupa penganggaran lewat BNPB dan kementerian keuangan”,ungkap Saipul. 

Sementara itu, Sekda Iskandar Datau ketika dikonfirmasi menambahkan, lewat proposal tersebut kemendagri akan memfasilitasi pembangunan kantor bupati dari dua sumber anggaran yakni di BNPB adalah rekonstruksi pasca bencana dan di Kemenkeu lewat dana BA 99. Anggaran itu untuk pembangunan kantor-kantor yang masuk kategori bencana.

“Kantor Bupati Pohuwato adalah bencana sosial, karena ada aksi massa yang rusuh sehingga terjadi pembakaran dan itu masuk kategori bencana sosial”,jelas sekda.

Dalam pertemuan itu, Staf Ahli Kemendagri menjelaskan, ada peluang untuk memperoleh anggaran untuk pembangunan kantor bupati lewat anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu rekonstruksi pasca bencana dan dana BA 99 di Kemenkeu.