Karena itu, kebutuhan pemeliharaan bangunan maupun penyediaan fasilitas penunjang harus dipahami dalam konteks pengelolaan aset daerah dan dukungan terhadap tugas pemerintahan, bukan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi pejabat.
“Seluruh barang dan fasilitas yang diadakan melalui APBD pasti tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan tetap menjadi milik daerah. Aset tersebut akan terus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, siapa pun pejabat yang menjabat di kemudian hari,” ujarnya.
Nolly mengatakan pemerintah memahami adanya perhatian masyarakat terhadap penganggaran sejumlah fasilitas pemerintahan, terutama karena sebagian wilayah Sumatera Barat masih berada dalam proses pemulihan pascabencana.
Menurutnya, kepedulian masyarakat terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan hal yang positif dan menjadi perhatian yang sama bagi pemerintah daerah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penganggaran pemeliharaan aset pemerintah tidak mengurangi komitmen maupun alokasi pemerintah dalam penanganan dampak bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Anggaran pemeliharaan aset pemerintahan tidak mengurangi alokasi maupun upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun hunian masyarakat terdampak bencana,” tegasnya.
