3. Kerusakan lingkungan dan hutan masih mengancam kelangsungan hidup masyarakat terutama disebabkan oleh aktifitas industri ekstraktif. pemerintah melalui BUMN, BUMD maupun swasta perlu mendorong kerjasama yang baik tanpa membuat gaduh alias saling menyalahkan guna terciptanya keseimbangan lingkungan hidup dan stabilitas politik. Kebijakan Hilirisasi SDA dan Harmonisasi Lingkungan Hidup menjadi kunci penting termasuk untuk menjawab kerusakan lingkungan beserta dampaknya, menurunkan deforestasi dan emisi. Mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya Hilirisasi dan pemanfaatan SDA serta pentingnya menjaga lingkungan hidup alias pentingnya Hilirisasi SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. perlunya penguatan sistem administrasi sektor SDA yang terintegrasi antar wilayah potensi SDA beserta pengawasannya yang di dorong dengan penguatan agenda penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Pemerintah perlu memastikan agar hambatan-hambatan serupa dan merusak itu tidak lagi terjadi secara berulang dalam tata kelola dan pemanfaatan SDA. Semua tahap clear and clean administrasi mulai dari tahapan permohonan perizinan, penerbitan izin dan pasca penerbitan izin harus diawasi secara ketat, tegas dan konsisten bertujuan untuk menutup cela korupsi dan kerusakan lingkungan. selanjutnya pemerintah perlu mendorong penegakan hukum di pengadilan untuk memberantas korupsi sampai tuntas, tanpa pandang bulu dan pilih kasih.
