Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengutarakan kekhawatiran perihal langkah sejumlah menteri dan wamen mengikuti Pemilu 2024.

"Secara etik tentu saja dikhawatirkan adanya abuse of power sebagai menteri," ungkap Direktur INDEF Tauhid Ahmad kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/5/2023).

Menurut dia, mereka punya kewenangan terhadap anggaran dan sebagainya yang cukup besar untuk menentukan kegiatan-kegiatan terutama di daerah pilihannya.

"Banyak program-program ke masyarakat, karena menteri A ingin menjadi caleg daerah di dapil, saya harus dapat program dari kementerian saya yang paling banyak," paparnya.

Dia juga mengingatkan masih banyak target-target pemerintahan yang harus diselesaikan. Misalnya mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, mendorong pertumbuhan industri di atas 5%, hingga mempertahankan surplus neraca perdagangan. Belum lagi banyak industri yang mati, orang kekurangan pangan, dan sebagainya.

"Menurut saya tuntaskan dulu masa kerjanya, karena sudah diamanahi oleh partai untuk membantu presiden, maka selesaikan dahulu tugas presiden sampai tuntas, jangan mencari sekoci baru. Menurut saya, ketika dia sudah ditetapkan harusnya mundur untuk satu tujuan yang lebih pasti. Biar dia nanti tugas dia sebagai menteri tidak terganggu dan abuse of power-nya bisa dihindari," jelasnya.