Menurut Rahmat, tambak ikan yang status hukum serta pengakuan dari negara saat ini masih sulit dicapai oleh para penambak, dimana tambak atau empang sebagian besar masih berstatus kawasan hutan. "Padahal budi daya tambak saat ini menjadi salah satu sektor usaha perikanan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, secara bersamaan juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam tanda kutip apabila telah terbebas dari status kawasan hutan", ujar dia.

Soal tambang rakyat, kata Rahmat Gani, kepastian hukum bagi penambang lokal dalam mengelola 21 blok WPR itu seluruh komponen terkait sudah harus mendorong agar sebisanya 21 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesegera mungkin mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Yang nantinya pula IPR dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para penambang lokal dalam mengelola potensi atau kekayaan yang dimiliki daerah, lagi-lagi apabila baik dan bagus seluruh pihak dalam mengelola tambang yang telah legal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan pendapatan daerah dari sektor tambang ini cukup besar dan signifikan", kata Rahmat Gani.

Begitupun dengan Perkebunan dan Plasma sawit, katanya, untuk perkebunan nantinya sama-sama bisa di cari formulasi tepat untuk tanaman-tanaman yang berpotensi dan terbuka untuk pasar. 

"Khusus plasma, kita sama-sama prihatin dengan plasma sawit yang sampai saat ini masih dirundung masalah, sama seperti tambak dan tambang, sudah puluhan tahun masalahnya tak kunjung selesai.