"Kami memantau dengan cermat semua pernyataan dan aksi yang dilakukan oleh jajaran pemimpin Jepang dalam konteks kebijakan remiliterisasi yang telah mereka jalankan," kata Zakharova. "Sebelumnya, kami telah berulang kali menyoroti dampak negatif kebijakan Tokyo semacam itu terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan kita bersama."
"Melalui jalur diplomatik, termasuk pengiriman nota terkait oleh pihak kementerian, kami telah memberikan peringatan tegas kepada Jepang bahwa penempatan rudal jarak menengah buatan AS di wilayah terkaitnya tidak dapat diterima, terlepas dari dalih apa pun, baik secara permanen, sementara, maupun basis lainnya, ujarnya.
Sementara itu, jubir tersebut mendesak pemerintah Jepang yang dipimpin oleh PM Sanae Takaichi untuk "kembali ke fondasi yang menjadi landasan pembangunan damai Jepang pascaperang".
"Fondasi ini tercantum dalam hasil Perang Dunia II, fondasi yang, sayangnya, seperti yang sekali lagi harus kami tekankan, belum sepenuhnya diakui oleh Jepang," imbuhnya.
