CARAPANDANG –  Gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik keras dari konsultan politik Saiful Mujani.

Kritik pedas dia sampaikan melalui media sosial X miliknya. Dalam cuitannya secara lugas dia merekonstruksi pemikiran sejumlah partai politik (parpol), yang mendukung adanya perubahan mekanisme pilkada secara langsung dicoblos rakyat menjadi dipilih oleh anggota-anggota DPRD.

“Politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang, merusak persatuan,” ujar Saiful Mujani dalam cuitannya, Rabu, 31 Desember 2025.

Menuurtnya argumen yang disampaikan partai politik yang mendukung gagasan Pilkada lewat DPRD ini sama saja mendiskreditkan cara berpolitik masyarakatnya sendiri.

“Ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi,” ungkapnya.

Dia menilai bahwa argumentasi politisi-politisi yang mendukung perubahan skema pilkada ke depan dia anggap tidak masuk akal, dan malah cenderung melegitimasi kelemahan dan kebobrokan mereka.

“Padahal yang nyebar uang itu politisi. Calon ga pantas, ga kompeten, maksain diri ingin menang,” katanya.

Dia mengingatkan seharusnya para politisi itu evaluasi dirinya sendiri. Sebab mereka yang menjadi sumber dari politik uang yang tumbuh subur di republik ini.

“Politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat,” katanya.