CARAPANDANG - Thailand bersiap mengambil langkah hukum terhadap mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dan Perdana Menteri saat ini, Hun Manet. Dilansir dari The Straits Times, gugatan disampaikan atas tuduhan penggunaan kekuatan militer yang melanggar kedaulatan Thailand. 

Perdana Menteri Sementara sekaligus Wakil Perdana Menteri Thailand, Phumtham Vechayachai, mengumumkan rencana gugatan tersebut. Hal ini disampaikannya setelah mengadakan rapat Dewan Keamanan Nasional, Senin (18/8/2025).

Pemerintah Thailand menilai agresi militer Kamboja telah merugikan warganya serta menyebabkan kerusakan harta benda masyarakat. Karena itu, mereka menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyatnya melalui jalur hukum. 

Melalui mekanisme yang disiapkan, Kepolisian Kerajaan Thailand akan menjadi pusat penerimaan laporan. Komando Polisi Provinsi Wilayah 3 juga akan menampung laporan dari warga maupun instansi pemerintah.

Seluruh laporan akan diteruskan kepada Kantor Jaksa Agung yang bertindak sebagai "pengacara negara" sekaligus pengawas proses gugatan. "Gugatan ini sepenuhnya merupakan urusan domestik dan akan dijalankan berdasarkan hukum kami," ujar Phumtham. 

Pemerintah Thailand tidak akan melibatkan pengadilan internasional karena tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional. Menurut Phumtham, pendekatan domestik dianggap lebih tepat dan perlu untuk menangani langsung dampak serangan terhadap warga Thailand.