Dua sumber diplomatik kepada Reuters menyatakan piagam tersebut merinci mandat yang lebih luas untuk badan ini. Seorang diplomat menyebutnya sebagai "PBB-nya Trump yang mengabaikan dasar-dasar piagam PBB.
Namun, seorang pejabat senior AS kepada Associated Press menegaskan bahwa peran yang diperluas untuk dewan ini masih "bersifat aspirasional" dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB.
Secara publik, pemerintahan Trump sejauh ini menyatakan dewan akan awalnya fokus pada Gaza. Pada Jumat (16/1/2026), Trump mengumumkan sejumlah nama sebagai anggota eksekutif pendiri, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menantu Trump Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.
Banyak dari nama tersebut juga masuk dalam "Dewan Eksekutif Gaza" terpisah yang akan mengawasi komite tekokratis Palestina, menggantikan peran Hamas dalam pemerintahan sehari-hari.
Komposisi dewan Gaza ini menuai kritik karena tidak menyertakan perwakilan Palestina dan justru didominasi pendukung Israel.
Menariknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan penolakan terhadap susunan dewan eksekutif Gaza tersebut, dengan alasan tidak dikoordinasikan dengan Israel.
Selain Argentina dan Paraguay, Turki dan Mesir mengonfirmasi pemimpin mereka, Recep Tayyip Erdogan dan Abdel Fattah el-Sisi, diundang untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang lebih luas.
