Pada 2025, Israel meloloskan undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayah yang diklaim sebagai kedaulatannya, termasuk Yerusalem Timur. Selain itu, sebagian markas UNRWA dilaporkan telah dihancurkan.
Penurunan donasi internasional akibat pembekuan dana oleh sejumlah negara donor semakin memperburuk kondisi keuangan lembaga tersebut. Padahal, UNRWA melayani sekitar 70 persen penduduk Gaza yang berstatus pengungsi dan selama puluhan tahun.
Serikat pekerja UNRWA dan organisasi masyarakat sipil Palestina menilai pemangkasan ini tidak adil. Mereka menilai kebijakan tersebut justru memperparah penderitaan warga Gaza yang sudah hidup dalam kondisi krisis.
Menurut mereka, melemahkan UNRWA sama dengan melemahkan kerja kemanusiaan di Gaza. Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menghapus hak-hak pengungsi Palestina.
