Selain itu, ia menilai edukasi hukum kepada masyarakat menjadi hal penting untuk meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan.
“Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak mudah terjebak dalam persoalan hukum. Ini juga bagian dari upaya pencegahan,” katanya.
Pemko Payakumbuh, lanjutnya, juga berkomitmen mendukung program nasional tersebut melalui peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi layanan hukum.
“Kami akan dorong peningkatan kapasitas aparatur dan memanfaatkan teknologi agar layanan bantuan hukum semakin mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran Posbankum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
“Kami ingin Posbankum menjadi jembatan keadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan harmonis,” katanya.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pembentukan Posbankum sebagai langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Posbankum ini tidak hanya memperkuat penyelesaian sengketa nonlitigasi, tetapi juga menghidupkan nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan Posbankum hingga ke pelosok desa dan nagari merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.
“Ini bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, bagaimana keadilan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
