CARAPANDANG - Kecerdasan artifisial memasuki fase baru ketika AI tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan, tetapi mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan secara mandiri.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan perubahan tersebut menuntut tata kelola yang mampu mengimbangi kecepatan inovasi agar setiap pemanfaatan AI tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai landasan pengembangan AI di Indonesia.
"Ketika AI tidak lagi sekadar menjawab, namun mulai mengambil tindakan, bagaimana kita meminta pertanggungjawaban saat tindakan tersebut salah?" ujar Wamen Nezar dalam Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (06/08/2026).
Menurutnya, perubahan tersebut menghadirkan karakter risiko yang sama sekali baru.
Kesalahan AI tidak lagi berhenti pada jawaban yang keliru, melainkan dapat berdampak langsung terhadap transaksi, perubahan data, proses persetujuan, maupun layanan publik yang dijalankan secara otomatis.
"Tantangannya bukan semata-mata berasal dari kemampuan AI, melainkan dari kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan tata kelola untuk mengimbanginya. Kondisi itu berpotensi memunculkan krisis etika dan akuntabilitas apabila tidak diantisipasi sejak dini," jelasnya.
