CARAPANDANG - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat untuk pengentasan kemiskinan harus tetap berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Wamensos Agus mengingatkan walaupun Presiden meminta penanganan cepat demi membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin, seluruh tahapan tata kelola program wajib dipertanggungjawabkan.
"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," kata Wamensos Agus
Aspek kepatuhan terhadap aturan ini, menurut dia, salah satunya diimplementasikan melalui ketertiban penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat permanen di daerah.
Kemensos menekankan urgensi bukti legalitas aset tersebut secara konkret pada minggu ini, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil yang ditargetkan memiliki bangunan Sekolah Rakyat permanen pada tahun ini.
"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” kata Wamensos Agus.
