CARAPANDANG - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan, program zonasi sekolah perlu dikaji ulang. Menurutnya, hal itu merujuk pada beberapa faktor yang tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi, zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” kata Gibran saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan se Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (11/11/2024) di Jakarta.
Wapres menambahkan, fenomena permasalahan setiap tahun terjadi sama, bahkan saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota (Walkot) Solo. Utamanya saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Dan tiap tahun fenomenanya sama, pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang PPD-B. Ini perlu dikaji lagi,” ucapnya.
Secara khusus, Wapres mengharapkan, Mendikdasmen bisa mengkaji ulang program zonasi. Selain itu, memperhatikan beberapa hal seperti perlu tidaknya sistem penerimaan peserta didik baru kembali ke sistem lama.
“Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan ditaruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama? dilakan nanti didiskusikan. Jadi, jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga,” ucapnya.
