Prabowo: Ada yang Ingin Pisahkan Saya dengan Pak Jokowi
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya banyak belajar tentang strategi politik dari Jokowi.
Polisi Harus Merespon Tuntutan Rakyat Adili Jokowi
Aparat kepolisian cepat tanggap atas tuntutan para pendemo tersebut. Setidaknya, polisi harus merespons tuntutan rakyat untuk mengadili secara bijak dan adil.
Pengamat: Tak Mau Dibayang-bayangi Jokowi, Prabowo Stop Anggaran Pembangunan IKN
Presiden Prabowo akan lebih memfokuskan program unggulan di masa pemerintahannya misalnya program makan bergizi gratis (MBG).
Presiden Prabowo: Pers Harus Selalu Utamakan Kepentingan Bangsa, Negara, dan Rakyat
Presiden Prabowo mengatakan bahwa pers di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi selama delapan dekade terakhir.
Bahlil Lahadalia: Mohon Maaf, Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg Kurang Pas
Kebijakan yang bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran memang kurang populer. Namun, Bahlil mengatakan demi menjaga hak rakyat dirinya siap bertaruh nyawa.
Megawati Sebut Paus Fransiskus Tertarik dengan Pancasila
Megawati mengatakan bahwa Pancasila tidak hanya milik bangsa Indonesia. Namun Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat diimplementasi oleh masyarakat dunia.
Soal Kebijakan LPG 3 Kg, Rocky Gerung: Bahlil Salah HarusTanggung Jawab
Menurut Rocky kebijakan Bahlil yang membuat rakyat susah itu tidak sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
Ikhtiar Presiden Prabowo Merawat Harapan dan Trust Publik
Tingkat kepuasaan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo harus terus dijaga. Sehingga kebijakan-kebijakan yang menyulitkan dan menyengsarakan rakyat tidak boleh terjadi.
PDIP: Kebijakan LPG 3 Kg Bebani Presiden Prabowo
Para pembantu Presiden seharusnya mengedepankan kebijakan-kebijakan yang tidak menyulitkan atau menyengsarakan rakyat kecil.
Soal Reshuffle Kabinet, Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam pemerintahan, tentunya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN)
Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato pembukanya mengatakan bahwa pembentukan DPN telah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, tetapi baru terwujud tahun 2024 lalu.
Hasan Nasbi: Presiden Prabowo Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN
Hasan menjelaskan terkait pernyataan salah satu kementerian yang mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN diblokir bukan berarti pembangunan IKN akan berhenti.
