Prabowo Harap Indonesia Punya Sistem Politik yang Pas Bukan Ikut-ikutan Negara Lain
Menurut Presiden Prabowo Indonesia harus percaya kepada kekuatan sendiri dan jati diri sendiri.
Prabowo Singgung Kelompok Elit yang Suka Ngeremehin Negara Sendiri
Di hadapan ribuan kader beringin ini Prabowo menyinggung kelompok elit yang kerap nyinyir terhadap pemerintahannya sendiri. Mereka merasa pintar sendiri dan gemar mengejek negara.
Di Hadapan Prabowo, Bahlil Tegas Katakan Akhiri Koalisi Plin Plan
“Jangan koalisi on-off, jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” sindirnya.
Reuni 212 Siap Pasang Badan Jika Prabowo Berani Berantas Koruptor dan Mafia Pembalakan Hutan
"Andaikan pemerintah Prabowo memberantas mafia-mafia pembalakan hutan dan koruptor-koruptor maka kami siap pasang badan," kata Ahmad Shobri Lubis.
Singgung Bahlil Untuk Taubat, Anggota DPR Fraksi Golkar Minta Cak Imin Fokus Saja Bantu Presiden
Menurut Firman, seharusnya politisi yang akrab disapa Cak Imin itu fokus bagaimana meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana tersebut.
Pakar Hukum Serukan Reformasi Kultural Radikal untuk Polri
Suparji menilai bahwa perdebatan mengenai kedudukan kelembagaan Polri, apakah di bawah Presiden atau kementerian, tidak perlu diperpanjang.
Kunjungi Daerah Bencana, Prabowo: Negara Hadir Bersama Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat (01/12/2025).
Soal Bandara IMIP Morowali, Luhut Akui Lahir Dari Keputusannya
Luhut psecara tegas mengatakan bahwa pemberian fasilitas tersebut merupakan praktik standar dalam menarik investasi strategis, terutama dari industri hilirisasi nikel yang dilakukan mitra dari China.
Tentang Pemberhentian Ketum PBNU, Gus Yahya : Dokumen Lewat WA Tidak Sah
Gus Yahya menyoroti bahwa surat edaran yang beredar melalui pesan WhatsApp tersebut belum merupakan dokumen resmi.
Ada Surat Pemberhentian Gus Yahya Dari Ketum PBNU?
Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU, Affuddin Muhajir, dan Khatib PBNU, Ahmad Tajul Mafakir.
Usai Putusan MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Pemerintah Perlu Buat Legal Policy
Yang harus dipikirkan pemerintah adalah membuat sebuah instrumen berupa legal policy atau legal rules dalam rangka mengatur pranata transisi terhadap keberadaan anggota Polri aktif.
Ketua DPD: Demokrasi Abaikan Keberlanjutan Lingkungan Akhirnya akan Gagal
Tahun depan DPD berencana menyelenggarakan Konferensi Dunia Demokrasi Hijau tentang Hutan Tropis sebagai bagian dari diplomasi hijau parlemen.
Pengamat: Budi Arie Sia-sia Berlabuh ke Gerindra Jika Motifnya Cari Perlindungan Hukum
Menurutnya, ini juga tidak sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang secara tegas tidak menolerir kader Gerindra tersangkut masalah hukum.
Polisi Institusi Nonkombatan Tidak Salah Jika Anggota Aktif Tugas di Lembaga Sipil
Politisi PKS ini mengingatkan bahwa ketentuan dalam UU telah mengatur bahwa anggota Polri yang ingin bertugas di luar institusinya wajib mengundurkan diri atau pensiun dini.
